Janji (Manis) Politik

Setiap menjelang pemilihan kepala daerah atau kepala Negara kita disuguhkan oleh beragam program-program yang isunya tidak jauh-jauh dari isu pendidikan, kesehatan dan kemiskinan. Mulai dari program sekolah gratis, pendidikan gratis sampai  bantuan sosial yang entah apa itu namanya baik dalam bentuk raskin atau uang tunai. Kalau kita ibaratkan Negara adalah sebuah keluarga maka itu tak jauh beda dengan janji seorang kepala keluarga terhadap istri dan anaknya. Seorang kepala keluarga tentunya memiliki penghasilan (penerimaan) yang nantinya akan dibelanjakan untuk keperluan keluarga. Jika seorang suami berpenghasilan Rp.5.000.000 tetapi menjanjikan ini itu kepada keluarga yang totalnya mencapai Rp. 7.000.000 tentunya sang istri akan bertanya “ yang 2jt uangnya dari mana?” dan tentunya sang suami harus dengan tegas bisa menjawab. Maka kritisnya sang istri tadi mestinya sama dilakukan oleh  masayarakat ketika seorang mencalonkan diri sebagai kepala Negara atau kepala daerah. Ketika ada yang menjanjikan saat kampanye sekolah gratis, masyarakat harus bertanya “ Uangnya dari mana Pak? Anggarannya dari mana?”. Bukan ingin memojokkan si Calon, tapi sebagai wujud kepedulian terhadap realita yang ada. Kalau kita berbicara masalah APBN maka sisi penerimaan Negara kita bersumber dari Pajak, PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), dan pembiayaan (hutang). Nah dari sisi mana itu akan dioptimalkan, Pajakkah? PPN atau PPh? PPh OP atau PPh Badan? Caranya?. Pertanyaan-pertanyaan itu jelas akan membuat si calon berpikir keras. Sehingga akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.